Jumat, 27 Mei 2011

Halo ... Provinsi Flores (1)

                                        Halo … Provinsi Flores ? (1)
Oleh Yohanes Sehandi
Lebaga Publikasi Universitas Flores                                                           

Isu politik krusial yang bakal menguat dan memanas jagat politik NTT dalam beberapa tahun ke depan, sampai dengan 2014, adalah isu pembentukan Provinsi Flores. Isu politik ini seperti gunung es, kelihatan kecil di permukaan, tetapi menggumpal di dasarnya. Selama dua belas tahun terakhir, sejak dimulainya perjuangan formal pembentukan Provinsi Flores akhir tahun 1999,  isu pembentukan Provinsi Flores  sepertinya timbul tenggelam.
Isu pembentukan Provinsi Flores muncul bersamaan bahkan dipicu oleh munculnya isu pembentukan Korem (Komando Resort Militer) di Flores pada awal September 1999. Isu Korem Flores sendiri muncul mendadak sebagai ekses lanjut hasil jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) pada awal September 1999 yang mengakibatkan semua anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Timtim, termasuk TNI-AD yang tergabung dalam Korem Wiradharma di Dili, ditarik keluar dari Timtim dan direncanakan untuk ditempatkan di Flores dengan membentuk Korem di Flores. Rencana pembentukan Korem di Flores ini mendapat perlawanan keras dan habis-habisan masyarakat Flores sejak September 1999 sampai  beberapa tahun kemudian.
Isu pembentukan Provinsi Flores sendiri sebetulnya sudah berusia lama sejak pembentukan Provinsi NTT tahun 1958, hanya saja selama kurun waktu itu tidak ada unsur pemicunya untuk diangkat ke permukaan. Pada awal September 1999, TNI-AD rupanya cerdik memainkan isu. Di samping ngotot membentuk Korem di Flores, juga ditiupkan isu pembentukan Provinsi Flores sebagai salah satu daya tawar kepada masyarakat Flores. Sempat terkeco juga sebagian orang Flores terhadap isu itu, seolah-olah syarat pembentukan Provinsi Flores harus didahului dengan pembentukan Korem Flores.
Masyarakat Flores ternyata tidak kalah cerdik. Rencana pembentukan Korem Flores ditolak habis-habisan dengan berbagai jenis pernyataan sikap dan demonstrasi, tetapi isu pembentukan Provinsi Flores yang telanjur ditiupkan, ditangkap sebagai peluang untuk mulai berjuang secara formal.
Sejumlah tokoh Flores yang mempunyai visi jauh ke depan dan peduli terhadap kepentingan banyak orang, sebagian  dari  Sikka, antara lain Ignas da Cunha, E.P. da Gomez, dan Yoseph Sendiri (untuk sekadar menyebut beberapa nama) mulai menggalang diskusi dan pertemuan membahas rencana pembentukan Provinsi Flores.
Berkat keuletan dan kerja keras sejumlah tokoh Flores ini menghasilkan sejumlah peristiwa bersejarah yang tentu menjadi bagian penting sejarah panjang pembentukan Provinsi Flores ke depan. Sejarah dan peristiwa penting itu, sebagai berikut. Pertama, pada 8 Oktober 1999 di Ende, bertempat di Aula BK3D, diselenggarakan Deklarasi Pembentukan Provinsi Flores. Saya merasa bersyukur, ikut dalam peristiwa bersejarah itu dan terharu menyaksikan semangat para pejuang awal pembentukan Provinsi Flores. Kedua, pada bulan Februari dan Maret 2000 bertempat di Maumere, dilakukan beberapa kali pertemuan untuk menyusun konsep dan langkah-langkah strategis perjuangan pembentukan Provinsi Flores.
Sebagai tindak lanjut Deklarasi Ende pada Oktober 1999  dan Pertemuan  Maumere pada Februari dan Maret 2000, dilakukan pembentukan kelembagaan strategis. Pertama,   pembentukan Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (KP3F) yang berkedudukan di ibukota kabupaten masing-masing. Kedua, pembentukan Komite Koordinasi Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (KKP3F) tingkat regional Flores dan Lembata berkedudukan di Maumere. Ketiga,  pembentukan Forum Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (FP3F) di luar Flores dan Lembata, yakni Forum Jakarta, Forum Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Kupang, dan sejumlah kota besar lain di Indonesia.
Puncak dari semua upaya dan langkah strategis yang dilakukan para pejuang pembentukan Provinsi Flores sejak 1999, baik yang dilakukan di Flores dan Lembata maupun di luar Flores dan Lembata, adalah pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Orang Flores di Ruteng, Manggarai pada 31 Oktober sampai 1 November 2003. Mubes ini dihadiri sejumlah  pejabat penting Provinsi NTT, para Bupati dan Ketua/anggota  DPRD Kabupaten se-Flores dan Lembata, para anggota DPRD NTT asal Flores, dan tokoh-tokoh penting asal Flores, termasuk mantan Gubernur NTT, dr. Hendrikus Fernandez.
Selama dua hari berdiskusi dan berdebat, akhirnya para peserta yang berjumlah sekitar 500 orang yang merupakan utusan resmi dari tujuh kabupaten di Flores dan Lembata yang dipimpin oleh masing-masing bupatinya (Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata), menghasilkan tiga kesepakatan penting bersejarah yang disebut  “Kesepakatan  Mubes Orang Flores 2003.”
Ketiga kesepakatan penting dan bersejarah itu sebagai berikut. Pertama, sepakat membentuk provinsi baru dengan nama Provinsi Flores. Kedua,  sepakat menyiapkan dana Rp 250 juta per kabupaten per tahun sebagai dana perjuangan pembentukan Provinsi Flores. Ketiga, sepakat menyerahkan kepada Gubernus NTT untuk melakukan kajian ilmiah guna menetapkan salah satu dari tiga calon ibukota Provinsi Flores, yakni Mbay, Ende, dan Maumere. 
Diskusi yang paling alot dan menyita sebagian besar waktu Mubes adalah tarik-menarik kepentingan soal calon ibukota Provinsi Flores. Manggarai Barat, Manggarai, dan Ngada ngotot memperjuangkan Mbay sebagai ibukota. Lembata, Flores Timur, dan Sikka mati-matian memperjuangkan Maumere. Ende yang berada di tengah Flores mengambil posisi mengajukan kota Ende sebagai calon ibukota Provinsi Flores.  
Pertimbangan para utusan setiap kabupaten pada waktu itu sangat pragmatis, ngotot memilih calon ibukota yang dekat dengan kabupatennya. Kesepakatan yang ketiga di atas tentang calon ibukota Provinsi Flores yang menyerahkan keputusan kepada Gubernur NTT, adalah kesepakatan jalan tengah dan demokratis.
Saya sungguh merasa beruntung, bisa mengikuti penuh Mubes Orang Flores 2003 yang penuh dinamika itu, namun syarat kepentingan sempit primordial (ego) kabupatennya masing-masing, padahal  kepentingan itu sangat pragmatis. Kepentingan sempit primordial ini perlu dicari jalan keluar terbaik dalam pembicaraan lebih lanjut ke depan. Antara lain, bagaimana mengatasi kendala jarak terutama jarak lalulintas darat  antara calon ibukota dengan kabupaten-kabupaten lain di Flores dan Lembata. Mungkin, misalnya, dengan prioritaskan  perencanaan jalur lalulintas laut dan udara untuk memperpendek jarak.
Sejak Mubes Orang Flores 2003 sampai dengan awal 2011 saat ini, Gubernur NTT yang diberi kepercayaan penuh oleh Mubes Orang Flores 2003 untuk melakukan kajian ilmiah guna menetapkan salah satu dari tiga calon ibukota Provinsi Flores, tidak pernah menanggapinya. Geliat perjuangan pembentukan Provinsi Flores pun kedengaran hanya sayup-sayup, timbul tenggelam,  dan hanya sesekali meletup di harian  Flores Pos berupa pernyataan dan pertanyaan dari sejumlah tokoh masyarakat Flores dan Lembata, tentang nasib pembentukan Provinsi Flores.
 Dalam kurun waktu 8 tahun ini sejak 2003, baik Gubernur Piet A. Tallo (almarhum) maupun penggantinya Gubernur Frans Lebu Raya (pada saat ini), tidak pernah merespons  Kesepakatan Mubes Orang Flores 2003  itu. Yang direspons dan ditindaklanjuti Gubernur malah pembentukan kabupaten baru di NTT yang perjuangannya muncul kemudian, sehingga lahirlah Kabupaten Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua. Saat ini Pemerintah Provinsi tengah memperjuangkan lagi pembentukan calon kabupaten/kota baru di NTT, seperti calon Kabupaten Malaka Barat (pemekaran dari Belu), Kabupaten Adonara (dari Flores Timur), Kota Maumere (dari Sikka), Kota Waengapu (dari Sumba Timur), dan sudah mulai menggeliat wacana calon Kabupaten Lio Utara (pemekaran dari Kabupaten Ende).
Logika orang Flores yang sudah lama merindukan Provinsi Flores sederhana saja, yakni Gubernur NTT tinggal menentukan Tim Peneliti (Lembaga Penelitian) yang independen untuk melakukan kajian ilmiah terhadap kelayakan kota Mbay, Ende, dan Maumere untuk menjadi calon ibukota. Mana kota yang paling layak (skor tertinggi) dari tiga calon ibukota itu, itulah yang ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Flores. DPRD Provinsi NTT tinggal membuat keputusan tentang penetapan nama calon ibukota itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ***
(Telah dimuat harian Flores Pos (Ende) pada 11 April 2011).

1 komentar:

  1. makasih... tulisannya sangat bermanfaat

    salam dari maumere-flores

    BalasHapus